Merayakan Hari Embrio West Papua, AMP Komite Kota Jember Menyatakan Sikap

AMP KK Jember aksi di depan kantor DPRD provinsi Jawa timur, Kamis, 1/12/2022

Jayapura, CekFakta - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jember merayakan HUT Embrio Kemerdekaan Papua ke-61 di depan Kantor DPRD Jember Provinsi Jawa Timur, Kamis, 1/12/2022. 

“Tolak Program Kolonial Lewat Otsus, Pemekaran DOB dan lakukan Dekolonisasi serta Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua sebagai solusi Demokratik” Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua. 

Sejak 1 Desember 1961 hingga hari ini

merupakan momentum besar atau hari bersejarah bagi rakyat West Papua terjadi. 

West Papua mendeklarasikan kemerdekaannya. Kala itu, pertama 

kali bendera Bintang Kejora berkibar di 

Kota Hollandia, kini Jayapura. Peristiwa 

tersebut bukanlah aksi spontan, tapi telah 

dilandasi dengan kesadaran kebangsaan. Ketika West Papua masih menjadi wilayah 

sengketa antara Indonesia dan Belanda, 

tuntutan kemerdekaan rakyat West Papua 

sudah ada jauh sebelum Hari Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

 

Memasuki tahun 1960-an para politisi dan 

negarawan West Papua yang terdidik lewat 

sekolah polisi dan sekolah pamong praja 

(bestuurschool) di Hollandia, yang mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 untuk 

mempersiapkan kemerdekaan West Papua.

Atas desakan para politisi dan negarawan 

West Papua yang terdidik, maka Pemerintah 

Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad 

(Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam dewan ini 

adalah MW Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan 

Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P Torey 

(Ransiki/Manokwari), AK Gebze (Merauke), 

MB Ramandey (Waropen), AS Onim 

(Teminabuan), N Tanggahma (Fakfak), F 

Poana (Mimika), dan Abdullah Arfan (Raja 

Ampat). Kemudian wakil-wakil dari 

keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke 

(mewakili Hollandia) dan HFW Gosewisch 

(mewakili Manokwari).

Setelah melakukan berbagai persiapan, 

disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional Papua yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea mempersiapkan kemerdekaan West Papua. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya: bangsa Papua.

Perang Dingin yang secara langsung turut 

memperkeruh nasib bangsa West Papua. 

Amerika Serikat yang memiliki kepentingan 

tak kalah besar terhadap Papua (Kontak Karya Freeport 1967) akhirnya turut terlibat 

menekan Belanda untuk berunding dengan 

Indonesia. Perundingan kemudian 

berlangsung di New York pada 15 Agustus 

1962 (New York Agreement) yang mana 

Amerika bertindak sebagai mediator. 

Perlu dicatat bahwa dalam perundingan ini tidak ada satu pun perwakilan rakyat West Papua yang terlibat. Padahal perundingan ini menyangkut keberlangsungan hidup dan nasib rakyat West Papua. 

New York Agreement terdiri dari 29 pasal yang mengatur 3 hal. Pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan nasib sendiri (self-determination) yang didasarkan pada praktek internasional, yaitu satu orang satu suara (one person one vote). Pasal 12 dan 13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara Persatuan Bangsa-Bangsa (UNTEA) kepada Indonesia.

Berpuluh tahun penindasan dan kekerasan oleh militer Indonesia—telah terlanjur membekas dalam ingatan rakyat West Papua. Hal itu ditandai dengan tuntutan kemerdekaan yang tetap lantang. Salah satu upaya itu dilakukan dengan mengadakan Kongres Nasional II Rakyat Papua yang menetapkan Theys Eluay sebagai Presidium Dewan Papua. Theys Eluay kemudian dibunuh oleh Tim Mawar, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di bawah pimpinan Hartomo. Kematian Theys 

segera ditindaklanjuti pemerintah Indonesia di bawah presiden Megawati mengesahkan 

Undang-Undang Otonomi Khusus (UU 

Otsus).

UU Otsus menjanjikan kedaulatan bagi rakyat West Papua yang termajinalisasi, mengobati luka lama akibat penindasan, dan mengakomodasi kehadiran partai politik lokal. 

Namun nyatanya janji tersebut langsung 

terbantah dengan adanya pembunuhan Theys Eluay. Kejadian itu membayangi UU Otsus dan menjadi peringatan akan berlanjutnya kekuasaan dan impunitas militer Indonesia. 

Benar saja, selama 20 tahun Otsus diterapkan tanpa memperhatikan mekanisme demokrasi yang sejati. Lembaga-lembaga pemerintahan lokal menjadi sasaran campur tangan dan 

pengawasan pemerintah pusat demi 

menyingkirkan kandidat-kandidat yang 

pro-kemerdekaan. Implementasinya pun lebih terfokus pada proyek-proyek pembangunan. Kendati UU tersebut mengklaim hendak mengangkat derajat orang West Papua yang "termarjinalkan” melalui proyek-proyek pembangunan, faktanya dana proyek-proyek itu lebih sering diselewengkan. Anggaran untuk infrastruktur dan dana alokasi umum

(DAU) jumlahnya dua persen dari APBN, 

sementara saat yang sama aparat

keamanan meraup banyak untung dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) Papua 

yang melimpah dengan dalih operasi

kontra pemberontakan dan transmigrasi. Hal ini menyebabkan kasus-kasus pembungkaman kebebasan berekspresi secara damai terus berlanjut. Larangan pengibaran bendera Bintang Kejora tetap diberlakukan, dan tidak ketinggalan, tetap terjadi pembunuhan di luar hukum oleh TNI/Polri.

Oleh sebab itu pada 2020 organisasi-organisasi masyarakat sipil dan aktivis politik mengorganisasi penolakan atas evaluasi UU Otsus dan perpanjangannya. Pada Juli 2020, terbentuklah Petisi Rakyat Papua (PRP) yang awalnya didukung oleh 16 kelompok. Mei 2021, PRP menyatakan telah menerima lebih dari 700.000 tanda tangan penolakan perpanjangan Otsus. PRP membantah klaim Jakarta yang mengatakan bahwa Otsus berhasil menyejahterakan dan 

mengikutsertakan orang asli West Papua 

dalam memerintah wilayah mereka. PRP juga menunjukkan keberatan atas meningkatnya militerisasi di West Papua dan menuntut Pemerintah Indonesia segera berhenti “mereduksi persoalan-persoalan pokok rakyat West Papua ke dalam pembahasan dana Otsus.” Mereka dan kelompok-kelompok lain keberatan atas disingkirkannya rakyat West Papua dari pembahasan Otsus. Evaluasi UU 

Otsus, misalnya, harus melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Pemerintah mengklaim bahwa lembaga-lembaga itu sudah representatif, tapi sebagian kalangan berpendapat bahwa kelompok-kelompok pro-kemerdekaan tidak dilibatkan Indonesia diatas tanah west Papua. 

Presiden Jokowi mengizinkan militer 

memperluas struktur teritorialnya dengan 

membangun dua komando daerah militer 

(kodam) baru, salah satunya di Provinsi Papua Barat. Pihak militer mengklaim bahwa hal ini diperlukan dalam rangka melawan gerakan perlawanan Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Namun, TPNPB tidak hadir dalam jumlah yang signifikan di Provinsi Papua barat. 

Tampaknya militer tengah berusaha 

menjustifikasi penambahan struktur komando teritorial yang bisa membuat mereka terus melanggengkan kepentingan bisnisnya. Jokowi juga mengizinkan militer melanjutkan.

Serangkaian penjelasan di atas dapat 

menyimpulkan bahwa akar permasalahan 

yang terjadi di West Papua adalah cacatnya 

sejarah integrasi. Kondisi ini kemudian 

membuahkan praktek militerisasi yang 

berimbas pada maraknya pelanggaran HAM 

(pembunuhan di luar hukum, penangkapan, 

penyiksaan, pembungkaman kebebasan 

berpendapat), penyingkiran Orang Asli Papua (OAP), dan kerusakan lingkungan. Karenanya diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian yang damai dan demokratis, yakni hak menentukan nasib sendiri. Tentu dengan tidak mengesampingkan demiliterisasi di Papua terlebih dahulu.

Maka, dalam rangka peringatan 61 Tahun Hari Deklarasi Kemerdekaan Bangsa West Papua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK 

Jember menyatakan sikap politik sebagai 

berikut:

1. Berikan Hak Menentukan Nasib 

Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi 

Bangsa West Papua.

2. Cabut UU Otonomi Khusus Jilid II 

3. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di 

West Papua.

4. Tarik militer organik dan non-organik 

dari West Papua.

5. Hentikan segala bentuk diskriminasi 

dan intimidasi terhadap mahasiswa 

West Papua di Indonesia.

6. Bebaskan tahanan politik West Papua 

tanpa syarat.

7. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh 

serta tolak pengembangan Blok Wabu 

dan eksploitasi PT Antam di 

Pegunungan Bintang.

8. Usut tuntas pelaku penembakan dua 

anak di Intan Jaya.

9. Tangkap, adili, dan penjarakan 

jenderal-jenderal pelanggar HAM

 

10. Hentikan rasisme dan politik rasial 

yang dilakukan Pemerintah Republik 

Indonesia dan TNI-Polri.

11. Hentikan operasi militer di Nduga, 

Intan Jaya, Puncak Jaya, 

Pegunungan Bintang, Maybrat, dan 

Seluruh Wilayah West Papua lainnya.

12. Cabut Omnibus Law

13. Cabut 4 Provinsi: Papua Barat Daya, 

Papua Tengah, Pegunungan Papua

Tengah, Papua Selatan.

14. Indonesia Stop Etnosida, Ekosida Dan 

Genosida Di West Papua.

15. Belanda harus bertanggung jawab 

untuk menuntaskan proses 

dekolonisasi West Papua sebagaimana pernah mereka janjikan.

16. PBB harus bertanggung jawab serta 

terlibat aktif secara adil dan 

demokratis dalam proses menentukan 

nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan 

penyelesaian pelanggaran HAM yang 

terjadi terhadap bangsa West Papua.

17. Mendesak Pemerintah RI untuk 

memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk 

meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung. 

18. Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan

berpendapat bagi bangsa West Papua. 

Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Kami menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa West Papua dalammenentukan nasib sendiri. Juga penting kamisampaikan pada rakyat Indonesia, West Papua, dan dunia, mari kita bersama-sama bersatu untuk mengakhiri penipuan sejarah dan penderitaan di yang ada di Tanah West Papua.