 |
| Ones Suhuniap, Ketua KNPB Pusat |
Jayapura, Cekfakta - Hari ini genap 21 tahun Peristiwa penculikan dan Pembunuhan tokoh Politik Bangsa Papua, Dorteis Theys Hiyo Eluay.
Kasus Penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay tersebut, hingga saat ini tidak pernah disentuh dan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah Indonesia.
Hal dikatakan Ones Suhuniap Jubir Nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pusat kepada Cekfakta, memperingati hari kematian Dorteis Theys Hiyo Eluay, Kamis (10/11/2022).
Ones mengatakan, dalam Kasus tersebut, para pelaku penculikan dan pembunuhan diberikan berupa Penghargaan, jabatan dan pangkat.
"Pembunuhan tokoh bangsa Papua itu menjadi target negara yang harus dihabisi sehingga pelakunya dilindungi dengan jabatan dan pangkat," Ungkapnya.
Ones juga menyatakan upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua saat ini, hanya demi menjaga nama baik dimata internasional.
"Apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi saat ini dengan memberikan mandat kepada menteri Hukum Dan HAM (Menkopolkam) bersama komnas HAM Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu seperti Kasus Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Abepura dan Paniai berdarah hanya untuk suci tangan.
Bukan karena niat baik dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Indonesia, namun ini hanya kamuflase Indonesia menjelang KTT20 di Bali," sambung Ones.
Ones mengatakan hampir empat tahun terakhir ini, kasus kekerasan militer Indonesia terhadap orang Papua terus meningkat dan berlanjut.
Ada sejumlah kasus kekerasan Militer Indonesia di Papua yang belakangan ini sangat massif terjadi, khususnya di tahun ini dimana belum pernah ada penjelasan penyelesaian kasus tersebut secara serius.
"Kasus Multilasi di Timika, kasus penyiksaan di Mappi, kasus penyiksaan 3 anak di Kerom, penembakan Pdt di Intan Jaya, penembakan anak kecil dan ibu di Intan Jaya.
Kasus penembakan anak sekolah di Puncak ilaga, penembakan demonstran di Yahukimo, dan kasus penembakan hamba Tuhan di Pegunungan Bintang, serta kasus Pembunuhan guru SMP di Nduga dan
Sejumlah kasus kekerasan Militer lainnya di Papua," ujar Ones menjelaskannya.
Jika pemerintah Indonesia ada niat baik,lanjut dirinya mengatakan,harusnya menarik semua militer dari papua dan hentikan kekerasan Militer yang terus berlangsung di beberapa kabupaten kota di Papua,"katanya.
Ones mengatakan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang sedang didorong pemerintah saat ini melalui kementerian Hukum dan HAM bersama Komnas HAM RI, jangan hanya sebatas memperbaiki nama baik dimata internasional tetapi harus benar benar menyentuh akarnya.
"Seharusnya pemerintah Indonesia tidak hanya selesaikan pelanggaran dalam rangka memperbaiki nama baik indonesia di mata masyarkat internasional tetapi harus selesaikan akar konflik dan pelanggaran HAM secara menyeluruh.
"Akar konflik di Papua itu adalah persoalan politik dan sejarah masa lalu yang cacat hukum dan moral, sehingga ini harus disentuh Pemerintah Indonesia," sambungnya.
Oleh karena itu, lanjut Ones menyatakan, Pemerintah Indonesia harus serius selesaikan kekerasan dan seluruh kasus pelanggaran HAM berat di Papua dengan menyentuh akar konfliknya.
Pemerintah Indonesia harus mendorong penyelesaian Masalah Papua melalui mekanisme internasional dan medorong perundingan politik untuk menyepakati mekanisme penyelesaian akar konflik di Papua secara damai dan bermartabat melibatkan pihak yang netral," pungkas Ones. (Badii Jheff)
Tags
Politik