Ones Suhuniap Ketua KNPB Pusat
Jayapura, Cekfakta- Peresmian tiga provinsi dan pelantikan penjabat gubernur oleh Kemendagri hari ini adalah praktek kolonialisme kekuasaan wilayah dan kolonialisme ekploitasi sumber daya alam pemerintah Indonesia di atas tanah Papua.
Peresmian Tiga Provinsi daerah otonomi Baru (DOB) bukan orang Papua, tetapi hanya demi kepentingan investasi pemerintah Indonesia dan Kesejahteraan orang Indonesia yang tinggal di Papua.
Hal ini disampaikan Ones Suhuniap Jubir Nasional Komite Nasional Papua Barat KNPB pusat kepada Cekfakta, Jumat (11/11/2022)
Disisi lain, dirinya mengatakan Pemekaran dan Otsus juga adalah bagian dari praktek kolonialisme Indonesia di Papua.
"Dalam pengambilan keputusan, baik pemekaran DOB dan Otonomi khusus (Otsus) rakyat Papua tidak pernah dilibatkan didalamnya. Justru hak menyampaikan pendapat orang asli Papua di muka umum dirampas.
Ones mengatakan, Pemekaran daerah otonomi baru adalah motif lain dari kepentingan Investasi ekonomi di Papua.
Bahkan, lanjut Ones, Pemekaran Daerah Otonomi Baru DOB tidak akan pernah menguntungkan rakyat Papua.
"Orang Papua hanya dijadikan objek pembangunan dan kesejahteraan untuk memuluskan kepentingan Investasi ekonomi kolonial dan imperialisme global di Papua.
Pemekaran adalah kepentingan elit politik Papua dalam birokrasi dan oligarki nasional di Jakarta yang punya modal," kata Ones sambungnya.
Ones mengatakan, sejauh ini Orang Papua sudah menolak Pemaksaan Pengesahan otonomi khusus jilid II dan pemekaran daerah otonom baru melalui Petisi Rakyat Papua RRP yang didalamnya tergabung 122 organisasi.
"Rakyat Papua melalui PRP menolak karena pemaksaan otonomi khusus jilid II dan pemekaran DOB bagian dari praktek kolonialisme kekuasaan wilayah, dan kolonialisme ekploitasi sumber daya alam di Papua,"katanya.
Ones mengatakan selama 20 tahun sejak otonomi khusus berjalan banyak daerah dimekarkan termasuk provisi Papua barat.
Namun faktanya, kata Ones, orang asli Papua masih hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Pembangunan dan kesejahteraan hanya diperuntukkan bagi kaum migran.
Bahkan data statik nasional menyebutkan, provinsi termiskin di Indonesia urutan satu dan kedua adalah provinsi Papua dan Papua Barat," Ones.
Ones mengatakan Pemekaran provinsi atas nama kesejahteraan bagi rakyat Papua, hanyalah kamuflase pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan Militer, deportasi hutan dan tentunya pelanggaran HAM akan massif terjadi.
"Dampak dari pemekaran, orang Papua akan termarginal, pelanggaran HAM akan terus terjadi. Dan tentunya Indonesia akan mengijinkan para investor asing masuk ke Papua, Industrialisasi ekonomi Indonesia.
Tenaga kerja produktif akan didatangkan dari luar untuk mengisinya, maka orang asli Papua tentunya akan menjadi penonton setia," kata Ones sambungnya.
Sebagai tuan rumah KTT G20, sambung Ones, tentunya pemerintah Indonesia mempunyai ekspektasi yang tinggi membuka peluang investasi besar-besaran di Papua dalam rangka membangun infrastruktur industrialisasi sektor ekonomi," ujarnya.
Ones mengatakan, sekalipun pemekaran provinsi diresmikan, kami KNPB Pusat, dan 122 organisasi yang tergabung dalam PRP, bersama seluruh rakyat Papua, sangat menolak semua kebijakan Jakarta.
"Bersama rakyat Papua, kami KNPB Pusat serta 122 organisasi yang tergabung didalamnya sudah menandatangani Petisi penolakan otonomi khusus jilid II dan pemekaran DOB," ujarnya.
Sehingga, tambah Ones, kami akan menolak semua kebijakan Jakarta dan terus berjuang hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua melalui mekanisme demokratis yaitu Referendum," tegasnya.
Ones juga menambahkan, Jakarta memaksakan pemekaran daerah otonomi termasuk 3 provisi baru silahkan, itu haknya.
Karena pemekaran Otonomi Baru DOB tidak akan membatasi perjuangan pembebasan nasional Papua barat," kata Ones sambungnya.
Ones mengatakan, Perjuangan Papua Merdeka tidak akan dibunuh oleh pemekaran provinsi dan otonomi khusus(Otsus) berjilid-jilid, bahkan militer sekalipun.
Perjuangan Papua Merdeka akan terus berjalan sampai orang asli Papua akan punah baru perjuangan pun akan berhenti.
"Silahkan Jakarta mekarkan Kodam, Polda, Polres, dan Polsek, mengirim ribuan militer di Papua untuk mempeburuk situasi papua. Namun ini akan menjadi peluang Papua Merdeka semakin besar," tegas Ones menutupnya. (Badii Jheff)