IPMAP Korwil Semarang, saat menyampaikan pernyataan sikap, Senin, 7/03/2022 kemarin.
Semarang, Cekfakta – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak Kordinator Wilayah Semarang Menggelar Konferensi Pers untuk menyikapi konflik antara TNI PORLI dan TPNPB yang tengah memamas sejak 22 Februari 2022, Pukul 22:00 WIT di Distrik Sinak kabupaten Puncak. Konferensi Pers berlansung di Sekretariat IPMAP Semarang Jawah Tengah pada Senin (07/03/2022).
Semenjak terjadinya kasus penembakan 5 warga sipil di Distrik Gome Utara pada 19 Desember 2020 yang lalu, menewaskan 4 warga sipil meninggal dunia, sementara 1 Orang luka tembakan di bagian dada. Kemudian adanya penembakan terhadap intelejen (BIN) RI pada tanggal 15 mei 2021 oleh TPNPB, saat itu TNI-PORLI dengan menggunakan kekuatan penuh, penyisiran 4 distrik dari 26 kampung dan 26 Gereja menggunakan 3 helikopter hingga saat ini operasi masih berlanjut.
“Operasi Militer kembali terjadi di Kabupaten Puncak Papua, dimulai pada tanggal 19 Februari 2022, perang antara TPNPB dan TNI-PORLI, mengakibatkan 2 distrik 6 gereja mengunsi diataranya: Distrik Kagago, 3 gereja mengunsi, dan Distrik sinak 3 gereja mengunsi” di Kabupaten Puncak Papua.
“kami menyatakan sikap dan perihatin terhadap tindakan TNI-POLRI yang menuduh siswa Sekolah Dasar (SD) telah membantu merampas sepucuk senjata milik aparat Indonesia tanpa adanya bukti dan kejelasan yang pasti, mengakibatkan penyiksaan terhadap 7 anak siswa di bawah umur, satu diantaranya meninggal dunia atas nama Makilon Tabuni (8) kelas 6 SD. Sementara 6 siswa lainnya disiksa oleh Aparat Indonesia,” ketika diwawancara.
“Tindakan yang tidak berkemanusiaan dan sangat sadis yang dilakukan oleh aparat Indonesia terhadap siswa dan masyarakat sipil, maka segerah adilih pelaku penyiksaan terhadap 7 anak siswa Sekolah Dasar (SD) berdasarkan perundang – undangan yang berlalu,” tegasnya.
Lanjut mom, kami pelajar dan mahasiswa puncak mendesak kepada kedua bela pihak, TNI PORLI dan TPNPB agar segerah menghentikan perang agar tidak banyak berjatuhan korban terhadap masyarakat sipil maupun fasilitas umum seperti gereja, rumah sakit dan sekolah.
“Pemerintah daerah dalam hal ini Buapati Puncak, stop urus pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), sebab daerah Puncak belum tuntas secara menyeluruh dari segala aspek pembangunan. Kami minta, segera mengedepankan pembangunan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Puncak. Dan segerah adili pelaku”Tutupnya.
Berikut ini tututan Ikatan pelajar dan mahasiswa puncak kordinator wilayah Semarang antanyara:
1. Usut Tuntas Pelaku Pembunuhan Terhadap Anak Makilon Tabuni
2. Satgas Nemangkawi ( Tni – Polri) Hentikan Represif Terhadap Anak, Dan Stop Pemusnahan Generasi Papua
3. Hentikan Operasi Militer Di Puncak Papua, Intanjaya, Ndugama, Pengunungan Bintang, Yahukimo, Dan Maibrat.
4. Lembaga Judikatif, Eksekutif, Legislatif Kabupaten Puncak Segera Serius Memperhatikan Hak-Hak Masyarakat
5. Stop Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil, dan Anak Sekolah di Kabupaten Puncak, serta berikan ruang aman bagi rakyat sipil
6. Tarik Tni/ Polri Organik Dan Non-Organik Dari Kab Puncak Papua Dan Seluruh Tanah Papua.
7. Segera Izinkan Jurnalis Nasional Dan Internasional Masuk Di Tanah Papua.
8. Pemerintah Puncak Stop Bahas Pemekaran Provinsi, Dan Kabupaten, Dan Fokus Selesaikan Konflik Operasi Militer
9. Stop Pemekaran Provinsi, Dan Kabupaten Di West Papua.
10. Tolak Otonomi Khusus Di West Papua, Tolak Ominubus Law, Dan Sahkan Ruu Masyarakat Adat, Serta Sahkan Ruu Tpks
11. Berikan Hak Menentukkan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Bangsa West Papua.
Pewarta : Boas I