 |
| Presiden Sementara Papua Barat: Benny Wenda Membentuk 12 Kabinet untuk Siap Bekerja |
Kabar Pendidikan - Hari ini, pada peringatan 58 tahun penjajahan Indonesia di Papua Barat, kami mengambil langkah bersejarah lainnya untuk merebut kembali kedaulatan kami. Pemerintah Sementara ULMWP sedang membentuk kabinet penuh dengan 12 departemen untuk melindungi orang-orang kita, lingkungan kita, dan cara hidup kita.
Kabinet baru dan departemen pemerintah akan memprioritaskan lingkungan alam kita dan membela hak-hak semua makhluk hidup di Papua Barat.
Saat pendudukan Indonesia membawa terorisme, penggundulan hutan, dan pembunuhan, kami akan menghadirkan Negara Hijau pertama di dunia, suar bagi para pembela lingkungan di seluruh planet.
Departemen pemerintah kami akan mencakup semua aspek kehidupan Papua Barat di lapangan, mulai dari urusan politik hingga keadilan, lingkungan hingga wanita. Misi diplomatik kami di seluruh dunia akan terlibat dengan pemerintah atau lembaga mana pun yang bersedia mendukung perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri.
Kami setara dengan pemerintah Indonesia, duduk bersama di forum internasional. Kami siap bekerja dengan komunitas internasional untuk mengadakan referendum damai tentang kemerdekaan dan mewujudkan visi kami untuk Papua Barat yang merdeka dan merdeka.
Pada hari ini, 58 tahun yang lalu, mimpi buruk bagi rakyat saya dimulai. Begitu banyak dari kita telah kehilangan nyawa dan martabat kita. Hari ini kami menandai tonggak sejarah lain dalam perjuangan panjang untuk memperbaiki ketidakadilan bersejarah ini dan memulihkan orang-orang saya ke tempat yang selayaknya dalam komunitas bangsa-bangsa.
Pemerintah Sementara Papua Barat telah mengumumkan pembentukan kabinet penuh yang memimpin 12 departemen pemerintah di seluruh negeri. Departemen yang baru dibentuk, mulai dari Kebijakan Negara Hijau hingga Pertahanan, memperdalam tantangan terhadap pendudukan ilegal Indonesia di Papua Barat.
Setelah mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara pada 1 Desember 2020 , United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah membangun kapasitas pemerintahan di dalam wilayah jajahan. Langkah terbaru datang setelah Presiden Jokowi memerintahkan 'tindakan keras' di Papua Barat sebagai tanggapan atas pembunuhan seorang kepala intelijen Indonesia.
Sejumlah orang Papua Barat terkemuka di dalam negeri telah diangkat ke kabinet, dipimpin oleh Presiden Sementara Benny Wenda dan Perdana Menteri Sementara.
Berikut adalah daftar posisi cabinet baru yang sudah dibentuk oleh benny wenda selaku Presiden sementara
1. Departemen Luar Negeri
2. Departemen Lingkungan dan Kebijakan Negara Hijau
3. Departemen Dalam Negeri
4. Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan
5. Departemen Urusan Politik
6. Departemen Urusan Indonesia
7. Departemen Urusan Melanesia
8. Departemen Urusan Wanita
9. Departemen Sosial dan Budaya
10.Departemen Kepolisian
11.Departemen Pertahanan
12.Departemen Keuangan
Akibat represi politik yang intens dari rezim Indonesia, nama-nama menteri kabinet tidak dirilis. Departemen-departemen tersebut bekerja di bawah tanah di Papua Barat untuk melemahkan kekuasaan Indonesia dari dalam. Departemen Luar Negeri akan memimpin jaringan misi diplomatik ULMWP di seluruh dunia, termasuk Uni Eropa, Inggris, AS dan Pasifik.
Departemen Pertahanan akan memimpin Tentara Papua Barat yang bersatu . Para komandan militer akan meliputi:
Panglima Tertinggi Jenderal Mathias Wenda serta jajarannya
Para komandan hari ini mengumumkan komitmen mereka untuk beroperasi dalam hukum humaniter internasional dan hukum konflik bersenjata, dan dukungan mereka untuk pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik.
Pengumuman itu datang pada 1 Mei, peringatan invasi Indonesia ke Papua Barat pada tahun 1963, yang diperingati setiap tahun oleh rakyat Papua Barat.
Presiden Sementara Wenda berkata : 'Pada peringatan 58 tahun invasi ilegal Indonesia ke negara kami, kami mengambil langkah lain untuk merebut kembali tanah air kami. Kami sedang membentuk Negara Hijau pertama di dunia, yang mampu melindungi hak dan kehidupan semua makhluk di tempat pendudukan Indonesia yang telah membunuh ratusan ribu rakyat saya. Hak asasi manusia dan keadilan iklim akan menjadi inti dari Pemerintahan Sementara kami. '
Sumber: ulmwp
Editor: Utuma