Indonesia, Malaysia dan Brunei Kutuk dan Desak PBB Soal Israel ke Palestina

Ilustrasi penduduk Jalur Gaza, Palestina, yang luka akibat serangan Israel. (AP/Khalil Hamra)

Kabar Pendidikan - Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam mengutuk kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.

Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama antara Presiden RI Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah Mu'izzadin, pada Minggu (16/5).

"Kami mengulangi solidaritas kami kepada rakyat Palestina dan dukungan penuh untuk pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," tulis Jokowi di akun miliknya

Ketiga pemimpin itu mengutuk keras tindakan pelanggaran dan agresi terang-terangan yang berulang kali dilakukan Israel, yang menargetkan warga sipil di seluruh wilayah pendudukan Palestina, demikian menurut pernyataan itu.

Baca Juga:

Lihat Postingan RI Joko Widodo dibawah sini:

Twitter https://twitter.com/jokowi/status/1393911976691044354

Kekerasan tersebut, lanjut pernyataan bersama itu, menyebabkan penderitaan bagi banyak orang termasuk perempuan dan anak-anak.

Ketiga pemimpin negara itu juga prihatin atas perluasan permukiman ilegal Israel; penghancuran dan penyitaan paksa bangunan milik palestina di seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

"Kami juga tanpa pamrih mengutuk pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, yang dilakukan Israel, melalui kebijakan yang tidak manusiawi, kolonial, dan apartheid terhadap orang-orang Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina," lanjut isi pernyataan itu.

Oleh karena itu, mereka mendesak adanya tindakan kolektif yang bertanggung jawab untuk memastikan pertanggungjawaban yang diperlukan atas pelanggaran Israel sesegera mungkin.

Baca Juga: 

Pernyataan bersama tersebut juga memperingatkan agar semua pihak menahan diri, menghentikan serangan terhadap warga sipil untuk mengambil langkah yang dapat meredakan situasi demi tegaknya hukum dan ketertiban internasional.

"Kami mendesak kedua belah pihak untuk menerima kehadiran internasional sementara di Kota Al-Quds, untuk memantau penghentian permusuhan di Wilayah Pendudukan Palestina."

Selaku komunitas internasional, ketiganya mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera bertindak dan mengambil tindakan yang menjamin keselamatan warga Palestina.

"Kami meminta Majelis Umum PBB untuk mengadakan sesi darurat membahas perkembangan yang terjadi dan menghasilkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dengan tujuan mengakhiri kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Palestina."

Mereka juga mengajak warga dunia untuk tetap teguh dalam komitmen mereka menjaga "solusi dua negara" demi mencapai cita-cita Negara Palestina yang merdeka, berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Baca Juga: 

"Kami menegaskan kembali solidaritas dan komitmen kami kepada rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan penciptaan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," katanya.

Mereka menyatakan siap mendukung upaya internasional untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng di Timur Tengah berdasarkan Resolusi PBB yang relevan dengan hukum internasional, termasuk hukum humaniter.

( Utuma )